Gerakan Anti Korupsi

Korupsi tidak
membuat masyarakat
sejahtera. Hal ini
dikarenakan tindakan
korupsi merampas hak
ekonomi masyarakat
untuk hidup lebih baik.
Birokrat sebagai abdi
masyarakat
seharusnya melayani
rakyat, bukan sebaliknya mendapatkan atau mengharapkan
“kelebihan” dari mayarakat. Demikian setidaknya yang
dapat kita pantau dalam perbincangan publik sehari-hari.
Dalam dekade pasca reformasi atau sepuluh tahun berjalan
upaya-upaya untuk mengurangi perilaku koruptif ini telah
dilakukan. Hasilnya dapat kita lihat dalam pemberitaan
korupsi yang marak di berbagai media, baik media cetak,
online maupun media elektronik. Dalam pemberitaan ini tampak
adanya aspek penegakan hukum terhadap perilaku korupsi.
Kasus-kasus korupsi yang menimpa pejabat di lingkungan
eksekutif, legislatif maupun yudikatif diberitakan telah
disidangkan, atau pelakunya dihukum dan dipenjarakan.
Sayangnya dalam pemberitaan tersebut persepsi yang
seringkali muncul adalah maraknya (kuantitas) tindakan
korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini. Bukan aspek
positifnya yaitu proses penegakan hukum terhadap tindak
kejahatan korupsi ini.
Persepsi ini berpotensi menyumbang munculnya sikap
pesimismtis terhadap langkah-langkah pemberantasan
korupsi. Juga mengakibatkan rasa putus asa di kalangan
warga yang dikhawatirkan memunculkan persepsi kedua, yaitu
tentang kegagalan dalam upaya membangun negara ini. Ada
baiknya kiranya cara pandang terhadap hingar bingar
pemberitaan tentang korupsi ini di balik dengan menggunakan
kaca mata optimistis atau positif. Pandangan optimistis ini
secara psikologis menciptakan persepsi positif bahwa korupsi
sebagai suatu tindakan yang berkategori anemy atau “dosa”
di dalam NKRI, dan bukan sebaliknya sebagai budaya yang
biasa dan boleh dilakukan. Sikap positif ini secara psikologis
membantu langkah pemberantasan korupsi menjadi lebih
efektif. Cara pandang pesimistis ini secara psikologis menjadi
penghambat untuk melangkah pemberantasan korupsi lebih
lanjut. Di samping menutupi capaian-capaian gerakan anti
korupsi selama ini dilakukan.
Orang menyatakan korupsi makin banyak, karena banyaknya
pemberitaan yang dilansir media massa. Pendapat ini tidak
salah, karena memang telah terjadi proses pemberantasan
kosupsi, makanya muncul banyak berita tentang korupsi di
sana-sini. Dilihat dari kacamata pesimistis dinyatakan bahwa
semakin marak tindak kejahatan korupsi di tanah air. Namun,
pemberitaan ini juga dapat dilihat dari sisi optimistis, yaitu
telah terjadi langkah-langkah penegakan hukum terhadap
tindakan korupsi yang semakin efektif. Maraknya berita
tentang kasus korupsi juga didukung oleh tidak adanya sensor
di media massa seperti era sebelumnya. Bahwa pemberitaan
korupsi mulai menyentuh pada wilayah-wilayah yang dahulu
tidak dapat disentuh. Pers semakin bebas memberitakan
kejadian-kejadian atau kasus-kasus korupsi, sehingga
semakin dapat diungkap. Cara pandang seperti ini penting
untuk dilakukan ditengah hiruk pikuknya pemberitaan korupsi
yang menyumbang nada pesismis, yang dikhawatirkan
memunculkan – menurut istilah Anis Baswedan — tsunami
pesimisme.
Capaian dibidang pemberantasan korupsi di Indonesia
sangatlah bagus. Menurut Prof. Denny Indrayana, Wakil
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, setidaknya terdapat
lima indikator terkait fakta-fakta kemajuan di Indonesia
terutama di kaitkan dengan penegakan hukum terhadap
kejahatan korupsi. Kelima faktor ini merupakan pondasi bagi
pemberantas korupsi, yaitu: pertama, Indonesia menjadi lebih
demokratis; kedua, regulasi anti korupsi lebih baik; ketiga
Institusi korupsi lebih baik; keempat, pers lebih baik; kelima,
partisipasi publik lebih baik.
Pertama, Indonesia menjadi lebih demokrastis. Fakta yang
ada Indonesia menuju ke arah negara yang demokratis
sesungguhnya, yaitu negara yang dimiliki rakyatnya, untuk
rakyatnya dan dikelola oleh rakyat. Mayoritas pendapat di
Indonesia dan dunia menyatakan bahwa terjadi proses
demokratisasi. Indonesia menjadi negara yang demokratis di
bandingkan dengan era sebelumnya. Indonesia menjadi
negara muslim terbesar yang demokratis. Kebebasan
berekspresi dan berpendapat dijamin di negeri ini, pers
semakin bebas, tanpa adanya UU Subversif, tidak ada lagi
dwi fungsi ABRI.
Antara demokrasi dan anti korupsi terdapat hubungan lurus.
Semakin demokratis sebuah negara semakin anti korupsi. Hal
ini dikarenakan terjadinya korupsi disebabkan oleh adanya
sistem yang tertutup dan tidak terkontrol. Sistem tidak
terkontrol ini biasanya terdapat pada kekuasaan yang
mutlak. Demokrasi menjadi penting sebagai sistem politik
yang anti kewenangan absolut yang biasanya berada di
tangan satu orang (authoritarian). Terdapat pameo yang
mengatakan “kekuasaan cenderung korup”, barangkali
kekuasaan yang absulut lebih menyembunyikan perilaku korup
tersebut. Indonesia yang lebih demokratis diperlukan dalam
upaya pemberantasan korupsi itu. Makin tranparan atau
terbuka sistem politik maka negara semakin sehat dan
semakin anti korupsi.
Indeks Demokrasi Indonesia versi IEU menempatkan pada
rangking ke 60 pada tahun 2010. Peringkat 60 ini kalau dilihat
dari jumlah deretan angkanya merupakan hal yang besar.
Namun apabila diihat dari sisi progresnya, maka merupakan
kemajuan yang sangat berarti. Dibandingkan tahun
sebelumnya tahun 2008 Indonesia berada di peringkat 69.
Juga lebih baik di bandingkan dengan negara tetangga, posisi
Malaysia (peringkat 71), Singapore peringkat 82 di tahun
2010.
Kedua, regulasi anti korupsi lebih baik. Sejak awal reformasi
telah terbentuk berbagai undang-undang yang berhubungan
dengan gerakan anti korupsi. Undang-undang tersebut
seperti UU Mahkamah Konstitusi, UU Tipikor, UU KPK, UU
Ratifikasi UNCAC, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU
Pengadilan Tipikor, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU
TTPU, UU Komisi Yudisial, UU MLA, Peraturan Presiden Nomor
49 tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI,
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pemberantasan Korupsi. Perundang-undangan
tersebut mendukung gerakan anti korupsi di Indonesia.
Ketiga, Institusi korupsi lebih baik. Kelembagaan yang
diperlukan untuk pemberantasan korupsi telah terbentuk.
Pada saat ini telah terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi,
Komisi Yudisial, Pengadilan Tipikor, Mahkamah Konstitusi,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga-
lembaga ini sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Keempat, Pers lebih baik. Pers memiliki kebebasan
sepenuhnya. Berbagai berita dapat diberitakan tanpa ada
kekhawatiran dicabut ijinnya atau dibredel seperti terjadi di
era sebelumnya. Memang terdapat kasus-kasus kekerasan
terhadap insan pres di beberapa daerah, namun kejadian ini
lebih bersifat kasuistik yang juga terjadi di belahan negara
manapun. Kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan seperti
ini tidak merupakan gejala umum di Indonesia. Rangking
terkait kebebasan pers di Indonesia semakin bagus dari tahun
ke tahun. Kebebasan Pers Indonesia menurut Freedom House,
pada tahun 2004 berada di rangking 119, sedangkan tahun
2012 berada di rangking 97. Urutan rangking menunjukkan
semakin rendah rangkinya semakin baik.
Kelima, partisipasi publik lebih baik. Ditandai dengan
keikutsertakan lembaga-lembaga non pemerintah atau NGO
seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), International
Transparancy Indonesia (TII), Pukat UGM, Community
Tranparancy Indonesia (MTI). Transparansi Internasional
menyatakan bahwa persepsi publik yang diukur dalam
Coruption Perception Indeks (IPK) Indonesia di kalangan
negara Asean naik 1,0%, dari +2,0% di tahun 2004 menjadi
+3,0 di tahun 2011. Walaupun kenaikan ini 1%, kondisi lebih
bagus dibandingkan negara negara Asean lainnya, seperti
Kamboja (+0,4%), Filipina (0%), Singapura (-0,1%), bahkan
Malaysia sebesar (-0,7%).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s