Karakteristik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kartika Puji Astuti / 4EA17 / 10209466

KARAKTERISTIK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

    Dalam suatu diskusi dengan lembaga pemerintah dan asosiasi sektor swasta baru-baru ini, diperoleh gambaran bahwa masih banyak yang belum memahami arti CSR.  Dalam diskusi, wakil lembaga pemerintah mengatakan CSR adalah bentuk setoran perusahaan sehingga harus diatur lembaga pemerintah yang berhak menerima “setoran” itu.  Di Indonesia, pemahaman CSR memang sudah salah kaprah. Saya mengikuti perkembangan ini relatif sejak awal. Saat saya menjadi salah satu saksi ahli pada uji materi yang diajukan Kadin kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 74 Undang-Undang PT No 40 Tahun 2007.  Akhirnya pengajuan itu ditolak, sesuai dugaan kami yang telah mendeteksi banyaknya konflik kepentingan. Akibatnya, perkembangan pemahaman tentang kewajiban tanggung jawab sosial ini menjadi seperti bola liar. CSR lantas menjadi “sumber bancakan” bagi siapa saja yang merasa mesti mendapat bagian.  Oleh karena itu, saya merasa perlu membagi-bagi pengetahuan mengenai karakteristik CSR. Menurut ISO 26000, yang merupakan panduan tanggung jawab sosial bagi seluruh jenis organisasi, yang disepakati 90 negara, karakteristik utama tanggung jawab sosial adalah 1) kemauan organisasi untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan; dan 2) kemauan organisasi untuk bertanggung jawab atas dampak yang timbul akibat keputusan-keputusan yang diambil dan kegiatan organisasinya terhadap masyarakat dan lingkungan.  Dengan demikian jika perusahaan dalam proses memutuskan hanya memberikan “setoran” kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak lanjutannya. Misalnya, perusahaan akan “aman” dalam jangka pendek, karena merasa sudah memberikan “kewajibannya” kepada pemerintah. Namun, bagaimana dengan masyarakat sekitar?  Mereka tidak peduli dengan biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan, yang mereka pedulikan adalah apa yang mereka rasakan dan lihat. Mereka hanya merasakan diri tetap miskin, jalan di daerah mereka rusak, tanah gersang dan berdebu, kesulitan air, tidak punya modal untuk bertani atau berdagang, tengkulak menguasai perdagangan dan bisnis rakyat, dst. Akhirnya, masyarakat memprotes perusahaan, dan demonstrasi itu mengganggu operasional bisnis.  Oleh karena pola pikir dan kebijakan perusahaan bahwa CSR sama dengan setoran, perusahaan akan memberi uang lagi ke masyarakat, tapi itu hanya membuat mereka “diam sementara”, persoalan utama tidak teratasi. Hal ini tentu merugikan perusahaan karena timbulnya lingkaran setan.  Persoalannya, belum tentu perusahaan bisa memaksa pemerintah menjalankan kewajibannya misalnya membangun infrastruktur dengan uang “setoran” tadi. Jelaslah yang paling dirugikan selain perusahaan tentu masyarakat.  Jadi jelas, CSR bukanlah setoran kepada siapa pun, karena pada hakikatnya perusahaan sudah menyetor ke pemerintah dalam bentuk pajak. CSR adalah kegiatan yang turut mensejahterakan masyarakat, antara lain dengan memberi “kail” bukan “ikan”. Sementara itu, keputusan tentang prioritas kegiatan bisa disinkronkan dengan program pembangunan daerah yang menjadi tugas pemerintah.  Karakteristik CSR lainnya menurut Crane, Matten, Spence (2008) adalah sukarela; menanggung biaya atau mengelola eksternalitas perusahaan; berorientasi pada pemangku kepentingan; mensinkronkan antara tanggung jawab sosial dan ekonomi; terkandung dalam nilai-nilai (budaya) yang dipraktikkan dalam perusahaan; dan melampaui kedermawanan (filantrofi).  Jadi, CSR adalah sukarela, dengan persyaratan bahwa perusahaan harus sudah mematuhi hukum dan peraturan sektoral yang terkait usahanya.  Menurut ISO 26000 lagi, tindakan kepatuhan pada hukum merupakan tindakan tanggung jawab sosial bagi organisasi. Jadi, sebenarnya UU yang mewajibkan tanggung jawab sosial tidak sesuai dengan karakteristik CSR.  Kegiatan CSR sebaiknya diarahkan untuk mengatasi persoalan sosial, selain ekonomi. Misalnya, jika pendirian pabrik menimbulkan pelacuran dan konsumerisme, perusahaan harus mempunyai kebijakan tegas, misalnya memecat karyawan jika kedapatan melanggar aturan norma dan moral. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip bertanggung jawab sosial dalam budaya perusahan dan mempraktikkan prinsip tersebut dalam “kehidupan” sehari-hari perusahaan.  Jadi, CSR bukan setoran perusahaan kepada siapa pun, melainkan dimulai dengan kepatuhan perusahaan kepada hukum dan peraturan, dilanjutkan dengan komitmen meningkatkan kualitas hidup para karyawan, keluarga karyawan, serta masyarakat, pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s